Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pasiter Kodim 0813 Bojonegoro Turut Hadiri Rakor

Posted by: KODIM 081327 Juli 2016Reply

BOJONEGORO, – Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono, membuka secara resmi sistem pemantauan kemiskinan yang berbasis Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC), di Hall Griya Dharma Kusuma, Selasa (26/07/2016).

Acara yang dihadiri oleh Ketua DPRD, Hj. Mitro’atin, TKPKD Propinsi Jawa Timur, Kapolres, AKBP Wahyu Sri Bintoro, Pasiter Kodim 0813, Kapten Inf Teguh Irianto, analis dari Unaer Surabaya, Dr. Bagong Suyanto, M.Si., para SKPD, Camat dan Kepala Desa se- Kabupaten Bojonegoro tersebut.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, I Nyoman Sudana, menyampaikan bahwa sejak tahun 2010 penanganan kemiskinan di Bojonegoro melambat dan cenderung stagnan.

“Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti karakteristik penduduk miskin yang kronis, banyak program yang kurang tepat baik lokasi maupun sasaran dan lemahnya sinergitas antara lintas sektoral” ujarnya.

Menurutnya, kemiskinan masih menjadi issue utama diberbagai negara dibelahan bumi ini. Meski beragam cara ditempuh namun kemiskinan masih menjadi bagian tak terpisahkan kehidupan manusia.

“Begitu pula di Kabupaten Bojonegoro, kemiskinan menjadi salah satu benang kusut yang masih sulit diurai. Namun lambat dan pasti kemiskinan di Bojonegoro terurai” tambahnya.

Pasalnya, ungkap I Nyoman Sudana melanjutkan bahwa Bojonegoro merupakan daerah termiskin nomer tiga, Namun, perlahan-lahan Bojonegoro merangkak menjadi Kabupaten yang tingkat pengentasan kemiskinan tercepat di Propinsi Jawa Timur.

“Hal ini dari data yang di release oleh Bank Dunia beberapa waktu lalu” tandasnya.

Sebelumnya, dalam sambutanya Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono, menyampaikan bahwa jika Kabupaten Bojonegoro itu diurus dengan benar maka kemiskinan tersebut akan tersekesaikan.

“Dulu Bojonegoro merupakan daerah miskin nomor lima di Jawa Timur. Hal itu, karena APBD nya yang kecil. Saat ini sudah meningkat, namun kemiskinan menjadi masalah. Pengentasan kemiskinan melambat karena kebijakan yang salah” ujarnya.

Untuk itu, ungkap Wakil Bupati melanjutkan, segala bentuk bantuan-bantuan harus dapat bersinergi dan terukur.

“Sehebat apapun program jika dijalankan dan di implementasi tidak tepat, maka jangan harap itu berhasil” tandas Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono. [triss/ADMC 0813]