Forkopimda Bojonegoro Sarankan Bentuk Kepengurusan TITD Hok Swi Bio

Posted by: KODIM 081321 Januari 2017Reply

BOJONEGORO, – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bojonegoro, Jum ‘at (20/01/2017) malam, memediasi sengketa aset Kepengurusan Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Klenteng Hok Swi Bio, di Ruang Angling Dharma, Pemkab Bojonegoro.

Mediasi dalam rangka untuk membentuk kepengurusan baru tersebut, dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro Drs. Suyoto dengan mengundang umat klenteng dari dua belah pihak, yakni Gandhi Koesminto alias Go Kian An dan kubu Hari Widodo Rahmat alias Tan Tjin Hwat.

Hadir dalam mediasi ini Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Inf M. Herry Subagyo, Kapolres AKBP Wahyu S. Bintoro, Kepala Pengadilan Negeri, Ketua DPRD Bojonegoro dan Anggota DPR-RI Komisi 3 Wihadi Wiyono, serta Ketua FKUB Kabupaten Bojonegoro.

Dalam sambutannya, Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Inf M. Herry Subagyo menyampaikan bahwa kepercayaan umat Khonghucu merupakan orang-orang terpelajar yang memiliki budi pekerti yang baik.

“Tentunya hal ini tidak dikehendaki terjadinya konflik, dan sebagai umat beragama serta warga negara yang baik, mari kita satukan pikiran untuk mencari solusi yang terbaik,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Bojonegoro Drs. Suyoto mengajak kedua belah pihak untuk saling merenung. Menurutnya, forum yang diadakan ini bukan untuk mengatakan siapa yang salah dan siapa yang benar. Akan tetapi bagaimana memunculkan fakta-fakta yang kemudian direnungkan secara bersama-sama, untuk menuju kearifan lokal.

“Intinya malam ini kami Forpimda memberikan pengertian dan juga saran, masalah ini kami serahkan kembali kepada umat. Hukum itu bukan berbicara tentang benar dan salah, tapi kita hidup berbangsa dan bernegara itu, asas kemanfaatan yang nomer satu yang menjadi pemersatu,” ungkapnya.

Sementara itu Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu Sri Bintoro menyampaikan, bahwa Forpimda akan berupaya agar permasalahan bisa selesai dengan baik, tanpa harus mengabaikan keputusan proses hukum yang sudah ditetapkan.

“Setelah adanya kepengurusan yang baru, maka pelaksanaan eksekusi akan dilakukan” ujarnya dihadapan para hadirin. [triss/ADMC 0813]